Berbuntut, Kampanye Ganjar di Desa Slatri

SLATRI ( panwascamlarangan.top) - Kampanye calon gubernur nomor urut satu, Ganjar Pranowo, di kampung halaman rivalnya, Sudirman Said, di Brebes, Senin (5/3) lalu, menyisakan persoalan.

Saat itu, Ganjar mendatangi sejumlah acara di beberapa tempat, mulai dari bertemu kader di rumah Ketua DPC PDIP Brebes, Indra Kusuma, bertemu pendukung di satu rumah makan, hingga melakukan orasi politik di Posko Pemenangan di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Brebes.
Desa Slatri merupakan kampung halaman Sudirman Said, yang juga calon cubernur Jateng nomor urut dua.

Kampanye Ganjar di Slatri itulah yang meninggalkan buntut. Kamis (8/3), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Brebes memanggil beberapa tim kampanye pasangan Ganjar Pranowo Ganjar-Taj Yasin Maimoen untuk dimintai keterangan.

Panwaslu memanggil koordinator tim kampanye Ganjar-Yasin Brebes, Heri Fitriansyah, yang juga ketua DPD Partai Demokrat Brebes.

Pengurus PAC Demokrat Kecamatan Larangan, Imam Nurkhozin, yang rumahnya dijadikan posko pemenangan Ganjar-Yasin, juga dipanggil.

Ketua Panwaslu Brebes, Wakro menerangkan, pemanggilan itu terkait kampanye Ganjar yang tidak sesuai jadwal. "Kampanye itu (di Slatri, Brebes--Red) di luar jadwal, tidak ada di jadwal yang kami terima," kata Wakro.

Menurutnya, pihaknya telah menerima jadwal kampanye. Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 40 Angka 1 dan 2, setiap pasangan calon melakukan kampanye harus memberikan keterangan atau pemberitahuan tertulis pada KPU, Polres dan Panwaslu.

"Pada Angka 2 beleid itu, pemberitahuan tertulis berisi hari, tanggal, jam, tempat, jumlah dan siapa saja tim kampanye serta jumlah peserta dan penanggung jawab acara," jelasnya.

Namun, kegiatan kampanye yang diisi orasi politik di Posko Pemenangan Desa Slatri itu tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ia menjelaskan, di jadwal yang diterima, kegiatan Ganjar di Slatri hanya mengunjungi rumah Sunar, yang merupakan warga miskin di desa tersebut.
 
Namun, pada kenyataannya, Pak Ganjar juga melakukan kampanye di posko pemenangan yang juga didirikan di desa tersebut," ucapnya. 
 
Saat itu, kata Wakro, pihaknya telah memanggil Heri Fitriansyah dan memintanya agar kampanye di Desa Slatri itu dibubarkan karena tidak ada di jadwal.
"Namun, Pak Heri mengatakan tidak bisa karena pekewuh Pak Ganjar sudah melakukan orasi politik," ujarnya.

Menurutnya, Heri sudah mengatakan akan menanggung konsekuensinya. Heri merasa bersalah karena tidak tahu soal aturan tersebut.
Wakro menambahkan, kampanye Ganjar di luar jadwal juga hampir terjadi sebelumnya.


Setelah dari rumah makan, Ganjar beserta rombongan menuju Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Brebes, untuk meresmikan posko pemenangan. Namun, sebelum sampai ke lokasi, Panwaslu memperingatkan tim kampanye agar tidak melanjutkan perjalanan ke posko tersebut.

"Sebelum Pak Ganjar turun dari mobil ke posko di Desa Petunjungan, saya memperingatkan tim kampanye agar tidak melakukan kampanye di desa tersebut atau akan saya bubarkan lantaran tidak ada di jadwal. Akhirnya, rombongan pun melanjutkan perjalanan ke lokasi kampanye berikutnya," kata Wakro.

Sementara itu, seusai menjalani klarifikasi, Heri Fitriansyah menjelaskan, dia dipanggil Panwaslu karena jadwal yang diajukan tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. "Memang dijadwal tidak ada. Yang jelas, patokan kami hasil rapat tim sukses. Karena untuk jadwal tertulis saat itu kami belum menerima," ucap Heri.  
(SUMBER : tribunjateng/cetak/mam)


Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Kampanye Ganjar di Slatri Brebes Kampung Sudirman Berbuntut, http://jateng.tribunnews.com/2018/03/09/kampanye-ganjar-di-slatri-brebes-kampung-sudirman-berbuntut?page=3.
Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: iswidodo

Related Posts:

Dugaan Kampanye, Pendamping Lokal Desa Diperiksa Panwascam Larangan

LARANGAN (panwascamlarangan.top) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Larangan terus mengusut kasus keterlibatan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Larangan. Panwascam kali ini memeriksa PLD Kusnadi Syatya Muda (38), Rabu (7/3/2018).
Kusnadi diperiksa sekitar 45 menit dari pukul 13.31 WIB sampai dengan 14.16 WIB. Pemeriksaan ini untuk mendalami sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan dalam kegiatan kampanye yang dilakukan calon Gubernur Ganjar di Desa Slatri.

Terkait video yang menjadi bukti, kata Kusnadi, secara spontan atau tanpa sadar ikut memberikan memberikan simbol satu jari dengan tidak memikirkan resiko kedepan.

“ Selain itu, foto yang menunjukkan saya sedang ngobrol dengan Calon gubernur Paslon nomor 1 membahas Rumah Tidak layak Huni (RTLH) milik Bapak Sunar yang sudah dialokasikan mendapat bantuan RTLH Desa Slatri tahun 2018,” paparnya.

Dirinya mengakui menjadi Pendamping Lokal Desa Kecamatan Larangan membawahi 4 Desa yakni Desa Luwunggede, Siandong, Sitanggal dan Slatri.

Divisi Penindakan Pelanggaran, Mangun Gunawan Aji menjelaskan, proses klarifikasi berjalan sesuai prosedur. Kami juga mengundang saksi ahli dari Pendamping Desa Kecamatan Larangan sebagai penegasan tentang jabatan PLD Kusnadi Syatya Muda.

Hari berikutnya, Kamis (8/3/2018), dua saksi ahli dari Pendamping Desa Kecamatan Larangan yakni Ahmad Fathoni dan Agil Pradana, S.IP menemui undangan klarifikasi dari Panwascam Larangan untuk memberikan penjelasan terkait kasus tersebut.

Mereka menegaskan bahwa Kusnadi Syatya Muda tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) per tanggal 2 Januari 2018 Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpermadesdukcapil) Jawa Tengah Nomor 412.2/0022.03.0018.2018.

Sesudah meminta keterangan dari saksi ahli, komisioner Panwascam Larangan menyusun kajian terkait kasus tersebut dan menyerahkannya ke Panwaskab Brebes untuk ditindaklanjuti. (LH)

Related Posts:

Panwascam Larangan Akan Panggil Pendamping Lokal Desa (PLD) yang diduga Kampanye

BREBESNEWS.co- Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Larangan menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Larangan, Kusnadi Syatya Muda (38).

Dia diduga ikut berpartisipasi kampanye pasangan calon (paslon) nomor 1 Ganjar Pranowo – Taj Yasin di Desa Slatri Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Senin (5/3).
Sebelumnya, komisioner Panwascam Larangan sudah mengingatkan agar tidak terlibat dan ikut kampanye, namun ternyata tidak digubris. 

Menurut pantauan komisioner Panwascam dan PPL atau Panwaslu Desa, Kusnadi justru ikut hadir dan mengikuti perjalanan kampanye paslon 1 sejak dari pengukuhan Posko pemenangan sampai ke kunjungan berikutnya, rumah Bapak Sunar RT 09 RW 02 di Slatri Timur.

Pelanggaran dilakukan saat Kusnadi sebagai Pendamping Lokal Desa ikut mendampingi Calon Gubernur Ganjar dan mengangkat tangannya dengan menunjukkan simbol satu jari saat yel-yel para pendukung mengajak masyarakat untuk memilih paslon 1.

Hal ini dilakukan saat perjalanan menuju rumah Bapak Sunar RT 09 RW 02.
Lewat relese persnya, Selasa (6/3/2018) Ketua Panwascam Larangan atau Divisi Penindakan Pelanggaran, Mangun Gunawan Aji  menyatakan, sesuai dengan pengumuman hasil seleksi akhir penerimaan calon Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Jawa Tengah TA 2017, untuk posisi Pendamping Lokal Desa (PLD) terdapat nama Kusnadi Syatya Muda.

Kusnadi terdaftar dengan nomor registrasi 93780621 telah lulus ditempatkan.
“Dengan dasar surat edaran dari Dinas pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil (dinpermadesdukcapil) Jawa Tengah bahwa berdasarkan ketentuan pada Surat perjanjian Kontrak (SPK) dan pernyataan pada Pakta Integritas bahwa TPP P3MD wajib untuk bersikap netral dan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum lainnya,” katanya.

Pada point c, lanjut Mangun, Dinpermadesdukcapil Jawa Tengah tidak mengijinkan TPP P3MD terlibat aktif sebagai tim sukses, kegiatan pemenangan, melakukan propaganda dan/atau politik praktis lainnya yang dapat mengganggu netralitas dalam pendampingan di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, Pihak Panwascam Larangan telah melayangkan undangan klarifikasi dengan mengundang dua saksi ahli dan terlapor pada hari Rabu (7/3/2018).

Dua saksi ahli dari Pendamping Desa Kecamatan Larangan yakni Ahmad Fathoni dan Agil Pradana, ST dan terlapor Pendamping Lokal Desa, Kusnadi Syatya Muda.

Related Posts:

Perangkat Desa Siandong Diklarifikasi Panwascam Larangan Karena Jadi Pengurus Parpol

LARANGAN ( panwascamlarangan.top) - Perangkat Desa Siandong Kecamatan Larangan, Dunarso (42), Jumat siang (29/12/2017) memenuhi undangan klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan (Panwascam) Larangan Kabupaten Brebes.

Pemanggilan terkait dugaan Dunarso tercatat menjadi pengurus partai politik.
Berdasarkan catatan Panwascam Larangan, Dunarso yang menjabat staff pelayanan Desa Siandong dalam susunan pengurus Dewan pengurus anak cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kecamatan Larangan periode 2013 – 2018.

Dia tercantum sebagai Ketua Dewan Tanfidz yang ditandatangani oleh dewan pengurus wilayah PKB Jawa Tengah Dewan tanfidz dengan ketua K.H. M. Yusuf Chudlori dan sekretaris Abdul Arif.
Surat Keputusan (SK) dibuat sesuai dengan Musyawarah anak cabang (Musancab) DPAC PKB Kecamatan Larangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 september 2013 tentang pengesahan susunan pengurus DPAC PKB Kecamatan Larangan.

Dalam keterangangan persnya, Ketua Panwascam Larangan sekaligus divisi penindakan pelanggaran, Mangun Gunawan Aji menyampaikan, undangan klarifikasi berdasarkan pada Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pasal 51 tentang larangan perangkat desa untuk menjadi penguirus partai politik.
“Yang terkait masuk dalam data Sistem informasi Partai Politik (SIPOL) dan data kepengurusan partai, sehingga kami melayangkan surat undangan klarifikasi agar hadir pada tanggal 29 Desember 2017 hari jumat pukul 14.30 WIB,” katanya.

Sementara itu, saat diklarifikasi, Dunarso membawa lampiran surat pengunduran diri tertanggal 17 juli 2016 dan surat balasan dari dewan syuro DPAC PKB Kecamatan Larangan tertanggal 29 Desember 2017.

“Saya sudah mengajukan ke pengurus partai setahun lalu, namun belum ada balasan. Hal ini sesuai dengan peraturan Pemerintah bahwa seorang PNS atau perangkat desa tidak diperbolehkan menjabat kepengurusan di organisasi politik. Tentu saya memilih pamong desa daripada terjun di politik yang pol polane setitik,” ujarnya.
Koordinator Divisi penindakan pelanggaran Panwas Kabupaten Brebes Rudi Raharjo mengatakan, perangkat desa yang masuk kepengurusan partai harus memilih apakah mengundurkan diri dari perangkat atau parpol.

“Sanksi diberikan sesuai dengan pasal 52 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Terlapor harus ada surat resmi dari pengurus parpol perihal pengunduran dirinya. Apabila dia memilih bertahan di kepengurusan Parpol, maka harus diberhentikan dari Perangkat Desa,” jelasnya.

Related Posts:

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN LARANGAN